Humas IAIN Parepare – Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja melaksanakan Benchmarking ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Unit Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Selasa, (12/08/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk konsultasi penjaminan mutu, khususnya penerapan aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) yang disediakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).
Hadir dalam kegiatan ini Ketua LPM, Sekretaris LPM, Kepala TIPD, para kepala pusat serta tim rombongan dari IAKN Toraja.
Ketua LPM IAKN Toraja, Dr. Hermin Bollan, M.Th., menyampaikan bahwa pihaknya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman dari IAIN Parepare.
“Kami ingin belajar banyak hal terkait sistem penjaminan mutu di IAIN Parepare, secara khusus SISTER yang telah diterapkan di LPM IAIN Parepare. Kami di IAKN Toraja baru mau memulai karena hal ini menjadi tuntutan bagi kami dari Bimas Kristen agar BKD dosen segera beralih menggunakan aplikasi ini,” ujarnya.
Pada sesi diskusi, Ketua LPM IAIN Parepare, Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I, membagikan pengalaman terkait proses dan prosedur pelaksanaan SISTER di IAIN Parepare selama empat semester berjalan.
“Sejak ada surat dari Kemenag untuk update SISTER di PTKIN pada 2022 silam, kami mulai menindaklanjuti untuk menerapkan SISTER. Ini membutuhkan proses dan butuh adaptasi juga karena aplikasi SISTER dibuat terintegrasi atau terhubung langsung dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PD Dikti ,” ungkap Qadaruddin.
Muhammad Qadaruddin menambahkan bahwa SISTER saat ini sangat penting dan mendesak karena sesuai regulasi terbaru proses pengajuan kepangkatan dosen mesti melalui aplikasi SISTER, apalagi SISTER telah terintegrasi dengan E-Kinerja. SISTER BKD ini kemudian akan sangat membantu dosen untuk memenuhi syarat mengikuti sertifikasi dosen, mengajukan kenaikan jabatan akademik, dan lain sebagainya.
Penerapan Beban Kerja Dosen (BKD) berbasis SISTER menjadi sangat penting seiring dengan regulasi terbaru pemerintah yang mewajibkan pelaporan BKD secara digital dan terintegrasi. Sistem ini memudahkan proses verifikasi data kinerja dosen.
Melalui kegiatan benchmarking ini, diharapkan terjalin sinergi antar perguruan tinggi keagamaan negeri untuk meningkatkan kualitas layanan akademik, penjaminan mutu, dan pengelolaan data dosen yang efektif serta terstandar nasional (Mhy/Mif).
