Opini - Besok, IAIN Parepare akan mengukuhkan enam guru besar. Sebuah prestasi akademik yang patut diacungi jempol. Upacara pengukuhan ini adalah puncak dari perjalanan panjang dedikasi mereka dalam dunia ilmu pengetahuan. Sorak-sorai dan pidato kebanggaan akan memenuhi auditorium. Namun, di balik gaun toga dan upacara yang khidmat, terselip pertanyaan mendesak, sudah sejauh mana gelar “profesor” itu tidak hanya bergema di menara gading, tetapi juga menjawab denyut nadi persoalan di daerah?
Dalam tridarma perguruan tinggi, guru besar sejatinya adalah nahkoda. Peran mereka seharusnya melampaui sekadar mengajar di kelas. Dalam dharma pendidikan dan pengajaran, mereka adalah penjaga mutu akademik, pembimbing generasi baru intelektual yang tidak hanya pintar secara teori tetapi juga peka terhadap konteks sosial di sekitarnya.
Dalam dharma penelitian, mereka diharapkan menjadi lokomotif yang menghasilkan riset-riset bermutu, bukan sekadar untuk memenuhi target publikasi internasional yang kerap menjauh dari realitas lokal, tetapi untuk menjawab persoalan konkret.
Di sinilah letak persoalan yang sering kali luput dari perayaan. Banyak guru besar, tidak hanya di IAIN Parepare, tetapi di berbagai perguruan tinggi di daerah, terjebak dalam rutinitas administratif dan beban mengajar. Energi mereka habis untuk memenuhi kewajiban internal kampus. Akibatnya, dharma pengabdian kepada masyarakat yang seharusnya menjadi pengejawantahan langsung dari dua darma lainnya sering kali tersendat.
Lihatlah sekeliling kita. Kota Parepare dan wilayah sekitarnya, Parepare menghadapi segudang tantangan, kesenjangan pendidikan, problematika sosial keagamaan dan intoleransi, pengelolaan sumber daya pesisir yang belum optimal, hingga pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif.
Di sinilah seharusnya guru besar hadir. Mereka, dengan otoritas keilmuannya, bisa menjadi mitra kritis pemerintah daerah. Seorang guru besar ekonomi syariah misalnya, bisa merancang model pemberdayaan UMKM yang sesuai dengan karakteristik lokal. Seorang guru besar hukum keluarga bisa memberikan analisis mendalam untuk mencegah perceraian dan perkawinan anak. Seorang guru besar pendidikan Islam bisa merumuskan strategi mengatasi buta aksara Al-Qur'an di daerah terpencil.
Namun, yang sering terjadi adalah minimnya ruang kolaborasi. Kampus dan pemerintah daerah acapkali berjalan di jalur yang paralel, tidak beririsan. Di satu sisi, pemerintah daerah mungkin belum sepenuhnya membuka diri dan memandang guru besar sebagai aset strategis. Di sisi lain, para guru besar sendiri mungkin kurang proaktif “menjual” ide dan solusi berbasis riset mereka kepada para pengambil kebijakan. Riset-riset yang dihasilkan kerap berakhir sebagai tumpukan kertas di perpustakaan atau jurnal ilmiah yang hanya dibaca oleh segelintir akademisi.
Pengukuhan enam guru besar di IAIN Parepare ini harus menjadi momentum refleksi dan lompatan. Momentum untuk membuka katup bahwa gelar akademis tertinggi itu bukanlah titik akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kampus perlu mendorong dengan membuat skema insentif yang tidak hanya mengejar publikasi, tetapi juga mendorong impact atau dampak nyata dari penelitian.
Pemerintah daerah, di sisi lain, harus lebih agresif melibatkan para profesor ini dalam penyusunan kebijakan, tidak sekadar sebagai pelengkap undangan seminar, tetapi sebagai mitra dalam merancang program pembangunan.
Keenam guru besar yang akan dikukuhkan besok membawa harapan baru. Mereka adalah modal intelektual yang sangat berharga. Gelar itu adalah amanah. Amanah untuk tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa secara abstrak, tetapi juga untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat di sekitar kampus berdiri. Mari kita tunggu terobosan mereka. Bukan dengan kata-kata dalam pidato, tetapi dengan aksi nyata yang membuat gelar “guru besar” itu benar-benar besar artinya bagi kemajuan daerah.