Humas IAIN Parepare — Sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diwarnai dengan penyerahan buku akademik dari kalangan perguruan tinggi. Dosen IAIN Parepare, Rusdianto Sudirman, menyerahkan karyanya berjudul “Kerumitan Teknis Pemilu di Indonesia” kepada KPU RI melalui Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Hasruddin Husein, serta kepada Anggota Komisi II DPR RI, H. M. Taufan Pawe.
Penyerahan buku berlangsung di sela kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan yang diselenggarakan di Restoran Asia, lantai 2, Kota Parepare, Sabtu (13/09/2025).
Buku tersebut merupakan hasil riset akademik mengenai dinamika teknis penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Rusdianto menilai, berbagai problematika teknis yang kerap muncul dalam setiap gelaran pemilu membutuhkan evaluasi menyeluruh agar kualitas demokrasi tidak stagnan.
“Buku ini saya harapkan dapat menjadi bahan referensi bagi KPU maupun Komisi II DPR RI dalam menyusun perubahan Undang-Undang Pemilu. Kerumitan teknis yang kita hadapi tidak boleh dibiarkan berulang setiap periode,” ujar Rusdianto.
Menurutnya, kompleksitas pemilu di Indonesia tidak hanya terkait desain sistem dan regulasi, tetapi juga menyangkut kapasitas penyelenggara, kesiapan infrastruktur, hingga pola sosialisasi kepada pemilih. Ia menegaskan, pembaruan hukum pemilu mendatang perlu menitikberatkan pada aspek teknis yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel.
Komisioner KPU Sulsel, Hasruddin Husein, menyambut baik kontribusi akademisi dalam forum pendidikan pemilih ini. “KPU selalu terbuka menerima masukan dari berbagai kalangan, khususnya perguruan tinggi, karena basis riset yang kuat akan memperkaya perbaikan regulasi pemilu,” katanya.
Hal senada disampaikan Taufan Pawe. Legislator asal Sulawesi Selatan itu menilai, literatur akademik dari kalangan kampus sangat dibutuhkan Komisi II DPR RI dalam membahas desain perubahan UU Pemilu. “Masukan berbasis penelitian sangat penting agar regulasi tidak hanya lahir dari kompromi politik, tetapi juga berpijak pada analisis akademik yang obyektif,” ujarnya.
Kehadiran kalangan kampus dalam forum pendidikan pemilih, lanjut Taufan, merupakan bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat. “Demokrasi tidak hanya ditopang oleh lembaga penyelenggara dan partai politik, tetapi juga membutuhkan pengawalan kritis dari dunia akademik,” tambahnya.
Penyerahan buku di Parepare ini menandai semakin eratnya sinergi antara penyelenggara pemilu, legislatif, dan akademisi. Harapannya, proses pembahasan revisi UU Pemilu mendatang dapat menghasilkan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan demokrasi dan kebutuhan masyarakat pemilih. (irm/mif)